Mencegah Potensi Kecurangan Pemilu

Menjelang pesta demokrasi di tanah air, sudah menjadi tradisi para calon pemimpin menyiapkan tenaga dan biaya untuk “merakyatkan” dirinya. Namun, usaha yang lebih keras dan kocek yang lebih besar akan “dikerahkan” oleh calon tertentu yang ragu akan menang.

Mudah saja mempelajarinya, jika berkaca dari pemilihan Gubernur dan Wagub Jakarta, Jokowi-Ahok merasa tidak perlu biaya yang besar untuk berkampanye. Ini seolah menunjukkan, kualitas memiliki nilai jual lebih mahal dibandingkan jumlah baliho terpasang, besaran uang yang disodorkan ke rakyat, ataupun kepandaian mengumbar janji.

Biasanya para calon yang “minder” sebelum  “berperang”, sering kali mencari berbagai cara bukan hanya untuk menaikkan citranya di masyarakat, tapi juga menjatuhkan pesaing lainnya. Ini menjurus pada munculnya berbagai tindak kecurangan.

Sesungguhnya bentuk kecurangan pemilu beraneka ragam. Namun, untuk mempermudah dalam memahami bentuk kecurangan pemilu, secara sederhana proses pemilu dibagi menjadi tiga tahapan: tahap sosialisasi calon pemimpin, pencoblosan, dan perhitungan hasil pemilihan.

Dalam tahap sosialisasi calon pemimpin, budaya politik uang masih terjadi. Meski sudah banyak masyarakat Indonesia menyadari bahwa politik uang tidak lain bentuk kepura-puraan, namun masih ada saja calon–calon yang menganggapnya sebagai cara ampuh membeli suara.

Selain itu, kampanye tersembunyi pun sering dilakukan. Tidak jarang, para calon mencuri kesempatan lebih awal memasang spanduk ataupun “menyelinap” berkampanye dalam komunitas atau pertemuan tertentu. Isi kampanye pun bahkan ada yang sampai mengusung isu SARA untuk menjatuhkan pihak lawan atau menarik simpatisan kelompok tertentu.

Pada tahap pencoblosan bentuk kecurangan yang terjadi berbeda lagi. Baik pengawasan yang diperlemah dengan menyodorkan sejumlah uang kepada pengawas atau saksi, perusakan surat suara, manipulasi daftar pemilih kerap terjadi. Hal ini biasanya dilakukan agar target jumlah suara partai tertentu di suatu daerah tercapai.

Sementara itu, dalam tahap perhitungan hasil pemilihan, sering terjadi hasil perhitungan di tiap TPS tidak dilaporkan ke pusat sesuai dengan data sebenarnya. Sehingga dimungkinkan telah terjadi perubahan hasil suara. Permasalahan-permasalahan di atas kerap dijadikan bahan mengajukan sengeketa ke Mahkamah Konstitusi.

Secara hukum, terdapat aturan yang memasukkan kecurangan pemilu sebagai Tindak Pidana Pemilu. Dalam mengefektifkan berlakunya hukum, maka perlu sanksi atas perbuatan tersebut. Topo Santoso memberikan definisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi:

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur UU Pemilu.
2. Semua tindak pidana yang diatur di dalam maupun di luar UU Pemilu seperti UU Partai Politik atau KUHP).
3. Semua tindak pidana yang terjadi saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, perusakan, dan sebagainya).

Setiap undang-undang tersebut telah mencantumkan bentuk dan beratnya hukuman yang diancam. Bagaimanapun, pemilu merupakan aktivitas kenegaraan yang menuntut keamanan, Meskipun lumrah terjadi, tidak seharusnya dianggap remeh.

Keberadaan media dalam menyebarkan informasi di Indonesia sudah lebih bebas dibandingkan zaman Orde Baru. Pengetahuan tentang seluk beluk pemilu dipaparkan. Ini sebaiknya dimanfaatkan masyarakat untuk memahami penyelenggaraan pemilu, Namun tetap saja, sikap kritis dari masyarakat untuk memilah kebenaran dibutuhkan. Tidak jarang, media saat ini dialihkan fungsinya oleh kelompok elit tertentu untuk menjatuhkan pesaing ataupun menaikkan citra.

Peran serta masyarakat memegang kunci penting menciptakan pemilu yang LUBERJURDIL. Melihat kondisi masyarakat Indonesia, diharapkan:

Pertama, memiliki dahulu sikap peduli terhadap permasalahan bangsa. Masih banyak masyarakat Indonesia yang “masa bodoh” dengan pemilu karena menganggap hasil pemilu tidak akan membawa Indonesia pada perubahan atau meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Kedua, diawali sikap peduli, diteruskan dengan sikap tegas masyarakat. Mungkin tidak semua lapisan masyarakat dapat menolak ataupun melaporkan politik uang yang diterima. Namun penolakan tersebut, akan “mendidik” para calon bahwa suara rakyat tidak dapat lagi dibeli. Memang tidak mudah melakukannya. tapi sebagai masyarakat terdidik harus menyadari politik uang hanya membuat negara dipimpin oleh pemimpin tidak berkualitas. Uang yang diterima, tidak akan sebanding dengan ke-mandeg-an yang tetap terjadi di Indonesia.

Ketiga, berperan aktif untuk mengawasi pencoblosan dan perhitungan hasil pemilu di tiap lokasi. Masyarakat dapat menjaga keamanan dan ketertiban proses pencoblosan. Hal ini akan mengurangi kemungkinan kecurangan yang akan dilakukan oleh pengawas.

Bagaimanapun sudah saatnya masyarakat Indonesia meninggalkan sikap acuh tak acuh terhadap kehidupan bangsa. Pemilu bukan hal yang main-main. Nasib bangsa ditentukan pula oleh pemimpin bangsa. Kepedulian masyarakat harus dibuktikan melalui partisipasi aktif masyarakat.